RosWin Siap Perjuangkan Nasib Guru Honorer di Kabupaten Asahan
ASAHAN, Tribunriau. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Rosmansyah STP - Hj.Winda Fitrika yang juga disebut RosWin dengan nomor u...
https://www.kontinunews.com/2020/10/roswin-siap-perjuangkan-nasib-guru.html
ASAHAN, Tribunriau. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Rosmansyah STP - Hj.Winda Fitrika yang juga disebut RosWin dengan nomor urut 3 (tiga) siap perjuangkan nasib guru honorer yang telah dicanangkan dalam upaya untuk meningkatkan taraf kesejateraan dalam Program BOS Daerah jika terpilih dalam Pilkada yang akan di gelar pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang.
“Kami memiliki program untuk mensejahterakan para guru honorer jika nanti saya terpilih menjadi Bupati Asahan dengan melaunching BOS Daerah sehingga para guru honorer fokus mengajar dan tidak perlu bekerja sampingan kesana kemari, demi meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga pendidik dan kualitas siswanya” ujar Rosmansyah kepada sejumlah wartawan saat berada di Dusun II, Desa Kapias, Batu 8, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Rabu (07/10/2020).
Rosmansyah menambahkan sampai saat ini nasib para guru honorer yang diangkat menjadi PNS belum juga ada kepastian dari pemerintah, dari itu kedepannya pemerintah daerah harus memiliki konsep yang jelas bagaimana cara mensejahterakan para guru honorer.
“Saya menilai proses belajar mengajar di Kabupaten Asahan tertumpu kepada guru tenaga honorer. Tanpa guru honorer dipastikan proses belajar mengajar di daerah ini tidak akan berjalan baik", kata Rosmansyah.
[caption id="attachment_13368" align="alignnone" width="300"]
Para pendukung RosWin tunjuk 3 jari sebagai tanda antusias menangkan dalam pilkada 2020[/caption]
Masih kata Rosmansyah, menurut data Dinas Pendidikan Asahan saat ini lebih dari 5.800 jumlah guru di daerah dan sebanyak 2.300 lebih atau sekitar 40 persen merupakan tenaga pengajar yang masih berstatus guru honor. Namun sangat disayangkan sejauh ini Pemkab Asahan tidak punya konsep yang jelas untuk para guru honor, sebab pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat.
"Saya tahu betul kondisi mereka, sebab sebagai mantan anggota DPRD Asahan saya berulang menerima keluhan para guru honor yang disampaikan ke DPRD dan kita teruskan ke Pemkab Asahan, namun tidak pernah ada solusinya", ujar Rosmansyah.
Rosmansyah juga mengatakan, bahwa dirinya pernah menjabat dua priode sebagai anggota DPRD dan pernah di komisi “D” bidang pendidikan serta mantan Wakil Ketua DPRD. Penilaian inilah bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap para guru honor cukup besar, namun tidak sebanding dengan apresiasi yang diterima para guru. Padahal jika tidak ada guru honorer maka proses pendidikan di daerah akan tersendat-sendat bahkan tidak berjalan.
"Berdasarkan hal tersebut kami mencanangkan program BOS daerah untuk memperhatikan nasib guru honorer, sebab nasib pendidikan di daerah tergantung kepada para guru honorer. Kita nantinya akan membuat regulasi dan dalam regulasi daerah tersebut akan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi tumpang tindih masalah pendanaan pendidkan dengan program BOS pusat", ungkapnya. (tec)
“Kami memiliki program untuk mensejahterakan para guru honorer jika nanti saya terpilih menjadi Bupati Asahan dengan melaunching BOS Daerah sehingga para guru honorer fokus mengajar dan tidak perlu bekerja sampingan kesana kemari, demi meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga pendidik dan kualitas siswanya” ujar Rosmansyah kepada sejumlah wartawan saat berada di Dusun II, Desa Kapias, Batu 8, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Rabu (07/10/2020).
Rosmansyah menambahkan sampai saat ini nasib para guru honorer yang diangkat menjadi PNS belum juga ada kepastian dari pemerintah, dari itu kedepannya pemerintah daerah harus memiliki konsep yang jelas bagaimana cara mensejahterakan para guru honorer.
“Saya menilai proses belajar mengajar di Kabupaten Asahan tertumpu kepada guru tenaga honorer. Tanpa guru honorer dipastikan proses belajar mengajar di daerah ini tidak akan berjalan baik", kata Rosmansyah.
[caption id="attachment_13368" align="alignnone" width="300"]
Para pendukung RosWin tunjuk 3 jari sebagai tanda antusias menangkan dalam pilkada 2020[/caption]Masih kata Rosmansyah, menurut data Dinas Pendidikan Asahan saat ini lebih dari 5.800 jumlah guru di daerah dan sebanyak 2.300 lebih atau sekitar 40 persen merupakan tenaga pengajar yang masih berstatus guru honor. Namun sangat disayangkan sejauh ini Pemkab Asahan tidak punya konsep yang jelas untuk para guru honor, sebab pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat.
"Saya tahu betul kondisi mereka, sebab sebagai mantan anggota DPRD Asahan saya berulang menerima keluhan para guru honor yang disampaikan ke DPRD dan kita teruskan ke Pemkab Asahan, namun tidak pernah ada solusinya", ujar Rosmansyah.
Rosmansyah juga mengatakan, bahwa dirinya pernah menjabat dua priode sebagai anggota DPRD dan pernah di komisi “D” bidang pendidikan serta mantan Wakil Ketua DPRD. Penilaian inilah bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap para guru honor cukup besar, namun tidak sebanding dengan apresiasi yang diterima para guru. Padahal jika tidak ada guru honorer maka proses pendidikan di daerah akan tersendat-sendat bahkan tidak berjalan.
"Berdasarkan hal tersebut kami mencanangkan program BOS daerah untuk memperhatikan nasib guru honorer, sebab nasib pendidikan di daerah tergantung kepada para guru honorer. Kita nantinya akan membuat regulasi dan dalam regulasi daerah tersebut akan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi tumpang tindih masalah pendanaan pendidkan dengan program BOS pusat", ungkapnya. (tec)
